Pendahuluan
Setiap negara di muka bumi ini tidak dapat dilepaskan dari yang namanya kerjasama. Kerjasama dijalin dengan bangsa lainnya dalam upaya untuk mencapai kepentingan nasional dari bangsa tersebut. Kepentingan nasional suatu negara merupakan kunci politik luar negeri. Setiap negara dalam forum internasional akan selalu memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan nasionalnya. Dalam rangka mengurangi pengangguran dan peningkatan devisa, negara kita telah melakukan kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam hal pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri merupakan salah satu contoh dari kerjasama luar negeri. Negara-negara yang menjadi tujuan para TKI dan TKW ini antara lain adalah; Arab Saudi, Malaysia, Jepang, Hongkong, Korea, Filipina, dan lain-lain. Banyak negara yang menginginkan tenaga kerja dari Indonesia dikarenakan upah yang murah dan mudah untuk dibina. Sedangkan alasan dari warga Indonesia memilih untuk menjadi TKI dan TKW karena sulitnya mencari pekerjaan didalam negeri dan besarnya upah yang dapat mereka peroleh jika dibandingkan dengan upah yang mereka peroleh didalam negeri. Indonesia merupakan salah satu dari negara yang sedang berkembang yang secara terus-menerus memajukan pembangunannya di berbagai sektor, seperti sektor ekonomi, pendidikan, pertahanan dan keamanan serta sektor yang lainnya. Secara tidak langsung, hubungan politik luar negeri Indonesia dengan dunia internasional juga ikut mempengaruhi keadaan pembangunan di Indonesia.
Indonesia merupakan negara yang berpenduduk terbesar di Asia Tenggara, yang dulu pernah ”hilang” karena ketegangan masa Perang Dingin, kini menggenggam erat tangannya dan mengikat beragam kerja sama berskala miliar dolar.Cakupan kerjasamanya pun luar biasa, mulai dari perdagangan, pembangunan infrastruktur, real estate, suplai hasil bumi, sampai sewa lahan untuk kelapa sawit, dan produk pertanian lain. Tak heran, kedekatan ini dibingkai dalam kerangka kerja sama luar negeri yang strategis dan komprehensif.
Politik Luar Negeri Indonesia yang Bebas Aktif
Politik luar negeri Republik Indonesia merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam hubungannya dengan dunia internasional. Kebijakan-kebijakan tersebut diambil sebagai upaya untuk mewujudkan mencapaian tujuan nasional. Melalui politik luar negeri, pemerintah diharapkan dapat memproyeksikan kepentingan nasional ke dalam masyarakat. Adapun tujuan politik luar negeri Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan tujuan dan kepentingan nasional. Tujuan tersebut dimaksud untuk memuat gambaran mengenai keadaan negara dimasa mendatang serta kondisi masa depan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Indonesia menganut prinsip politik luar negerinya adalah bebas aktif. Bebas berarti “Bebas menentukan sikap dan pandangan terhadap masalah-masalah Internasional dan terlepas dari kekuatan raksasa dunia”. Aktif berarti “Ikut memberikan sumbangan baik dalam bentuk pemikiran maupun menyelesaikan bebagai konflik dan permasalahan dunia”. Aktif menunjukkan adanya kewajiban pemerintah menunaikan instruksi UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Dasar pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia antara lain:
- Menjalankan politik damai
- Sahabat dengan segala bangsa
- Saling menghormati dan tidak mencampuri urusan dalam negara lain
- Terus berusaha ikut mewujudkan keadilan sosial Internasional dengan berpedoman pada Piagam PBB
Program Peningkatan Kerjasama Internasional
Pada tahun 2011 ini genap 20 tahun kerja sama Indonesia-China setelah normalisasi hubungan pada 1991. Dan pada tahun ini juga genap satu tahun ada pembingkaian kerja sama dengan Amerika Serikat, hubungan antara Indonesia dengan Amerika belum pernah putus sejak Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Komitmen hubungan ini ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sewaktu Presiden Amerika Barack Obama berkunjung ke Indonesia.
Program peningkatan kerjasama internasional ini bertujuan memanfaatkan secara lebih optimal berbagai potensi positif yang ada pada forum-forum kerjasama internasional terutama melalui kerjasama ASEAN, APEC, kerjasama multilateral lainnya, dan antara negara-negara yang memiliki kepentingan yang sejalan dengan Indonesia.
Sebagai Ketua ASEAN 2011, Indonesia menunjukkan kepemimpinannya dalam proses kemajuan dalam pencapaian Komunitas ASEAN 2015 dan pengguliran visi ASEAN pasca 2015 yang selaras dengan tema “ASEAN Community in a global community of nations“. Untuk itu terdapat 3 prioritas Keketuaan Indonesia, yaitu:
1. Memajukan pencapaian komunitas ASEAN.
2. Memelihara tatanan dan situasi di kawasan yang kondusif bagi upaya pencapaian pembangunan.
3. Menggulirkan pembahasan perlunya visi ASEAN pasca 2015 yang bertumpu pada peran masyarakat ASEAN dalam masyarakat dunia.
Masih dalam konteks kerjasama regional, Indonesia kembali memperlihatkan perannya melalui kontribusi nyata dan proaktif dalam pembahasan pembentukan tatanan kawasan (regional architecture building) dengan ASEAN sebagai penggerak utama (ASEAN as a driving force) dan dilakukannya penambahan keanggotaan East Asia Summit dengan diterimanya Rusia dan Amerika Serikat secara bersamaan. Sedangkan dalam konteks kerjasama global, pelaksanaan diplomasi Indonesia dilaksanakan untuk memastikan pembangunan global dan mendorong terjalinnya kemitraan strategis dan situasi yang kondusif dalam mencapai pembangunan dan kesejahteraan untuk semua.
Analisis
Mekanisme politik luar negeri akan dikerahkan bagi pencapaian tujuan dimaksud. Perhatian khusus juga akan diberikan kepada diplomasi perbatasan guna mencapai kemajuan dalam penuntasan isu-isu yang masih ada terkait dengan penentuan demarkasi dan garis perbatasan dengan negara-negara tetangga melalui perundingan atau negosiasi. Salah satu dari isu tersebut adalah mengenai perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri, khususnya Tenaga Kerja Indonesia. Kebijakan luar negeri Indonesia akan berupaya memastikan adanya pengakuan yang lebih baik mengenai hubungan yang saling menguntungkan antara negara pengirim dan negara penerima tenaga kerja, bahwa setiap tenaga kerja Indonesia sebenarnya telah memberikan kontribusi yang nyata bagi negara dimana dia bekerja, disamping itu pada saat yang sama juga menjadi sumber devisa.
Yang menjadi prioritas dalam kebijakan luar negeri Indonesia dan bahkan setiap diplomasi Indonesia akan terus dipandu dengan prinsip keberpihakan dan perlindungan Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali. Pembangunan kapasitas kelembagaan akan menjadi kunci utama, demikian juga pertukaran informasi dan intelijen. Namun demikian tidaklah cukup apabila upaya-upaya kita terbatas pada hal ini semata, politik luar negeri Indonesia di tahun 2011 akan terus berupaya mengatasi apa yang disebut sebagai akar permasalahan atau kondisi yang kondusif bagi tumbuhnya terorisme. Interfaith dialogue melalui kerjasama bilateral, regional dan antar kawasan, akan menjadi garis depan diplomasi kita. Keseluruhan spectrum soft power akan menempati perhatian utama kebijakan luar negeri kita.Dari sinilah ditekankan Indonesia memiliki politik lingkungan yang tidak hanya bersifat nasional tetapi juga internasional.
Sumber:
1. http://www.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=48978
2. http://missions.itu.int/~indonesi/news/cp01122menlu.htm
3. www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?ID=7124
4. www.legalitas.org/?…globalisasi-ekonomi…ekonomi-internasional…ekonomi-files.ictpamekasan.net/bse/BS-e%20SD/143…/06.%20Bab%204.pdf
Tidak ada komentar:
Posting Komentar