Entri Populer

Jumat, 21 Oktober 2011

LIngkungan Demografi dlm Bisnis

Aspek lingkungan demografis dan keterkaitannya dengan dunia usaha mencakup seluruh perkembangan karakteristik demografi penduduk, urbanisasi, migrasi musiman, perilaku etnis dan adat istiadat, struktur sosial, pola gaya hidup masyarakat kota, persepsi konsumen, pola pembelian konsumen Indonesia, konflik sosial, aspek pencemaran lingkungan alam, kelanjutan lingkungan hidup dan masih banyak faktor lainnya untuk disebutkan satu persatu. Pola gaya hidup konsumen mungkin akan bervariasi antar wilayah tergantung pada latar belakang kebudayaan etnis, demografi, agama, pendidikan dan lokasi geografi. Saat ini Indonesia  memiliki jumlah penduduk sebesar 245 juta jiwa yang menjadikan negara ini negara dengan penduduk terbanyak ke-4 di dunia setelah China, India dan Amerika . Pulau Jawa  merupakan salah satu daerah yang terpadat di dunia, dengan jumlah penduduk lebih dari 107 juta jiwa . Indonesia memiliki budaya dan bahasa yang berhubungan namun berbeda. Sejak kemerdekaannya Bahasa Indonesia  (sejenis dengan Bahasa Melayu ) menyebar ke seluruh penjuru Indonesia dan menjadi bahasa yang paling banyak digunakan dalam komunikasi, pendidikan, pemerintahan, dan bisnis. Namun bahasa daerah juga masih tetap banyak dipergunakan.
Analisis lingkungan demografi di indonesia mampu memberikan sumbangan yang cukup besar, baik kualitatif maupun kuantitatif pada kebijakan kependudukan. Dinamika kependudukan terjadi karena adanya dinamika kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (migrasi) terhadap perubahan-perubahan dalam jumlah, komposisi dan pertumbuhan penduduk yang besar. Perubahan-perubahan yang terjadi terhadap unsur demografi pada gilirannya dapat mempengaruhi perubahan dalam berbagai bidang pembangunan secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga perubahan-perubahan yang terjadi di berbagai bidang pembangunan akan mempengaruhi dinamika kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk di indonesia.
Dari segi kependudukan, Indonesia masih menghadapi beberapa masalah besar antara lain :
  1. Penyebaran penduduk  tidak merata, sangat padat di Jawa - sangat jarang di Kalimantan dan Irian.
  2. Piramida penduduk  masih sangat melebar, kelompok balita dan remaja masih sangat besar.
  3. Angkatan kerja  sangat besar, perkembangan lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah penambahan angkatan kerja setiap tahun.
  4. Distribusi Kegiatan Ekonomi  masih belum merata, masih terkonsentrasi di Jakarta dan kota-kota besar dipulau Jawa.
  5. Pembangunan Infrastruktur  masih tertinggal; belum mendapat perhatian serius
  6. Indeks Kesehatan  masih rendah; Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi masih tinggi (http://id.wikipedia.org/wiki/Demografi_Indonesia).
Tjiptoherijanto (2000) menyatakan bahwa migrasi penduduk merupakan kejadian yang mudah dijelaskan dan tampak nyata dalam kehidupan sehari-hari, namun pada prakteknya sangat sulit untuk mengukur dan menentukan ukuran bagi migrasi itu sendiri. Hal ini disebabkan karena hubungan antara migrasi dan proses pembangunan yang terjadi dalam suatu negara atau daerah saling berkaitan. Secara umum migrasi penduduk mengarah pada wilayah yang maju pembangunan ekonominya. Faktor ekonomi merupakan faktor utama yang  mempengaruhi orang untuk pindah ke daerah lain. Hal ini dipertegas lagi oleh Tommy Firman (1994), bahwa migrasi sebenarnya merupakan suatu reaksi atas kesempatan ekonomi pada suatu wilayah. Pola migrasi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat biasanya sangat rumit dan menggambarkan kesempatan ekonomi yang lebih seimbang dan saling tergantung antar wilayah di dalam negara tersebut. Sebaliknya pola migrasi di negara-negara berkembang seperti Indonesia menunjukkan suatu polarisasi, yaitu pemusatan arus migrasi ke daerah-daerah tertentu saja, khususnya kota-kota besar. Migrasi ini juga merefleksikan keseimbangan aliran sumber daya manusia dari suatu wilayah ke wilayah lainnya.
 Pemerintah Indonesia menyusun program migrasi dalam suatu kegiatan yang terprogram dan terencana. Menurut Jabbar dan Rofiq Ahmad (1993) menguraikan bahwa transmigrasi sudah terjadi sejak zaman kolonisasi sampai dengan transmigrasi yang berorientasi ekonomi. Pada zaman penjajahan Belanda, daerah pengalihan penduduk dari Jawa ialah di Pulau Sumatera. Tempat yang pertama kali menjadi daerah tujuan transmigrasi yaitu di sekitar Metro, Lampung. Setelah mengalami perkembangan, saat ini terus diseimbangkan kepadatan penduduk Indonesia di setiap pulau. Oleh karena itu disamping Pulau Sumatera, Pulau lain seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua juga diprogramkan untuk menerima transmigran dari Pulau Jawa. Diluar program transmigrasi, kepadatan penduduk yang memusat di Pulau Jawa dikarenakan oleh migrasi penduduk yang tidak terkendali dan menuju ke Pulau Jawa. Dapat dimaklumi mengapa Pulau Jawa sebagai pulau yang menjadi daerah tujuan utama migran dari pulau-pulau yang lain karena pulau ini merupakan tempat pusat perekonomian, pusat pemerintahan, pusat pendidikan dan pusat kegiatan-kegiatan sosial ekonomi lainnya, sehingga penduduk dari pulau-pulau diluar Jawa ingin menetap (tinggal) di Pulau Jawa.
Dewasa ini, pemerintah Indonesia juga mencanangkan program desentralisasi yakni program penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka muncullah otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah. Sebab, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Jadi dengan adanya desentralisasi, maka akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah yang tertinggal dalam suatu negara. Agar daerah tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional (http://id.wikipedia.org/wiki/Desentralisasi http://id.wikipedia.org/wiki/Desentralisasi).
Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa saat ini pemerintah Indonesia sedang berusaha menahan laju penduduk untuk bermigrasi ke pulau Jawa. Keputusan ini akan secara langsung akan mempengaruhi perilaku para pebisnis di Indonesia, seperti pada beberapa poin berikut ini:
1.      Pemilihan lokasi industri
Para pelaku bisnis mulai untuk melakukan peninjaun ulang mengenai pemilihan lokasi usaha atau industrinya. Pada saat pemerintah memutuskan untuk melakukan sistem desentralisasi, maka para pelaku bisnis akan mulai memikirkan untuk memetakan usaha atau bisnisnya kedaerah-daerah di luar pulau jawa. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka pabrik-pabriknya di luar pulau jawa, misalnya di pulau sumatera, kalimantan dan sulawesi sedangkan pendirian kantor pusat dari usaha atau bisnisnya tetap berada di pulau jawa untuk memudahkan proses administrasi dan proses lainnya. Pemerintah pusat dan daerah juga harus menyediakan infrastruktur yang baik bagi pelaku bisnis sehingga para pelaku bisnis tidak lagi berorientasi pada pulau jawa.
2.      Pemilihan strategi promosi (marketing)
Strategi pemasaran promosi untuk setiap usaha atau bisnis dapat dilakukan diluar pulau jawa seperti melakukan penjualan, penyiaran iklan dilakukan di televisi daerah, dan melakukan acara promosi di pusat-pusat perbelanjaan yang berada didaerah tersebut.
3.      Otonomi pengurusan uang hasil industri
Pemerintah daerah diberikan kepercayaan untuk mengelola keuangannya sendiri yang dapat memaksimalkan pembangunan daerah,  mengurangi jumlah penggangurandan meningkatkan taraf perekonomian daerah sehingga kehidupan masyarakat daerah tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat. Dimana selama ini uang yang ada didaera dikirim kepemerintah pusat dan pemerintah pusat akan mengirimkannya kembali kedaerah sehingga pemerintah daerah tidak lagi leluasa untuk mengatur keuangannya untuk melakukan pembanguan didaerahnya.  me
Beberapa peluang yang dapat diciptakan oleh pelaku bisnis terkait dengan penahanan laju migrasi penduduk di luar pulau Jawa:
1.      Pemilihan jenis usaha atau industri
Para pelaku usaha atau bisnis dapat memilih jenis usaha atau industri yang ingin dimasuki atau dikelola karena masih terdapat sangat banyak pilihan usaha atau industri diluar pulau jawa. Misalnya, usaha atau bisnis pembangunan infrastruktur,  bidang pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, pengadaan transportasi yang semakin diminati para pelaku bisnis saat ini baik itu transportasi darat, udara dan lain. Hal ini dapat dilihat pada musim mudik pada lebaran kemarin dimana jumlah masyarakat yang menggunakan sepeda motor untuk mudik mengalami kenaikan, hal ini dipicu karena tidak adanya transportasi yang dapat digunakan oleh para pemudik pada saat didaerah yang ditujunya. Para pelaku bisnis dapat melihat adanya peluang yang cukup besar didaerah.
2.      Pemilihan lokasi pabrik
Setiap perusahaan tidak harus selalu memiliki pabrik di pulau Jawa. Misalnya, untuk industri tambang dan gas bumi pabriknya dapat diletakkan di daerah produksi atau dekat dengan sumbernya, sedangkan di kota-kota lain hanya perlu dibangun kantor-kantor cabang untuk memfasilitasi kebutuhan komunikasi dari daerah-daerah tersebut. Di Jakarta, nantinya tidak perlu dibangun kantor pusat yang besar, namun hanya cukup dibangun kantor cabang saja, karena perusahaan dapat memilih untuk fokus berbisnis di kota mana yang ia inginkan.
3.      Maksimalisasi Sumber Daya Manusia
Tenaga kerja kedepannya tidak lagi berpusat di pulau jawa karena para pelaku usaha atau bisnis akan mulai memikirkan untuk mencari tenaga kerja diluar pulau jawa atau didaerah dimana usahanya didirikan.
4.      Meningkatkan pemasukan daerah
Dengan adanya pengalihan usaha dari pulau jawa kedaerah-daerah diluar pulau jawa maka secara langsung memberikan dampak yang positif bagi perekonomian didaerah tersebut karena pemerintah daerah akan memperoleh tambahan pendapatan dari pajak yang disetor oleh para pelaku bisnis dan meningkatkan pendapatan masyarakat daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.
Dibawah ini adalah grafik perkembangan dana transfer ke daerah dari Departemen Keuangan.
http://irganchairulmahfiz.com/images/grafik-harry.JPG
Pada  grafik terlihat bahwa setiap tahunnya perkembangan dana transfer dari daerah di Indonesia selalu meningkat dari tahun 2001-2005 yang dapat memberikan sinyal positif bagi pelaku industri untuk mengkoordinasikan bisnisnya yang tersebar di daerah luar pulau Jawa, pemerintah juga memfasilitasi program desentralisasi pembangunan ini. Studi desentralisasi fiskal yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi ditemukan Riyanto dan Siregar (2005) dan Waluyo (2007).  Studi Waluyo (2007) dengan kasus Indonesia di 33 provinsi 2001-2005, menemukan desentralisasi fiskal meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi di daerah bisnis dan kaya SDA dibanding daerah lain. Desentralisasi fiskal mengurangi ketimpangan pendapatan antardaerah terutama antara Jawa dan luar Jawa dan Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI).